Surabaya,- Anggota DPRD Surabaya Imam Syafi’i dibuat geram usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di eks lokalisasi legendaris Moroseneng, Minggu malam (5/10/2025).
Politisi NasDem ini mendapati fakta bahwa praktik prostitusi di lokasi yang seharusnya sudah ditutup itu, ternyata masih beroperasi secara terang-terangan.
Tak tanggung-tanggung, saat sidak di Sememi Jaya I dan Sememi Jaya II, Imam bahkan ditawari layanan esek-esek seharga Rp200 ribu untuk dua kali kencan.
Temuan ini menjadi bukti nyata bahwa penutupan Moroseneng oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya hanya sebatas di atas kertas.
“Aparat Pemkot Surabaya tutup mata dengan keberadaan eks lokalisasi Moroseneng. Buktinya dibiarkan beroperasi secara terang-terangan. Saya curiga, ini jelas ada main mata antara pemilik wisma dengan pemangku wilayah setempat,” kata Imam seusai sidak.
Imam sangat menyayangkan kondisi Moroseneng yang kini justru menjadi ironi. Pasalnya di sekitar lokasi yang ramai dengan transaksi lendir tersebut, berdiri sejumlah fasilitas publik yang mati suri dan seolah kalah pamor.
“Di dekat lokalisasi ini ada taman baca masyarakat, ada kantor bersama MUI, ada rumah padat karya. Tapi semua fasilitas itu mati suri, tidak berfungsi optimal. Pamornya kalah dengan rumah bordil di sekitar. Ini membuktikan pemkot gagal total dalam revitalisasi,” kecam Imam.
Dirinya lantas menyarankan pemkot untuk menjual kembali aset eks rumah bordil tersebut. Sebab, bangunan wisma yang telah diakuisisi pemkot tak ubahnya bak rumah hantu.
Di sisi lain, keberadaan lokalisasi yang kembali beroperasi ini merusak moral dan lingkungan sosial. Terlebih lokasinya berdekatan dengan fasilitas-fasilitas edukasi dan keagamaan.
Menanggapi temuan memalukan ini, Imam mendesak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk mengambil tindakan tegas.
Ia menuntut Wali Kota Eri untuk tidak hanya melakukan penertiban biasa, melainkan menutup total seluruh rumah bordil di Moroseneng.
Imam juga meminta para penanggung jawab wilayah untuk tidak tutup mata terhadap praktik maksiat ini.
“Kasatpol PP, Lurah, dan Camat jangan berpura-pura tidak tahu. Mereka harus bertanggung jawab penuh. Jika masalah ini masih terus berlanjut dan terulang, maka saya minta Wali Kota Eri Cahyadi harus mengevaluasi dan mencopot mereka dari jabatannya,” tegas Imam.
Puncak kekesalan Imam turut ditujukan kepada Wali Kota Eri. Menurutnya, kembalinya aktivitas prostitusi ini menunjukkan kegagalan kepemimpinan dalam menyelesaikan masalah sosial yang fundamental.
“Ini adalah kegagalan sistemik di Pemkot Surabaya. Wali Kota harusnya lebih fokus menyelesaikan masalah-masalah kerakyatan seperti ini, bukan sekadar sibuk pencitraan dengan program-program yang tidak menyentuh akar masalah,” kritik Imam.
“Saya ingatkan, janji penutupan total lokalisasi itu harusnya dipenuhi dengan pengawasan yang ketat dan solusi tuntas, bukan malah membiarkan Moroseneng hidup lagi di tengah kota,” sambung anggota Komisi D ini.
Imam memastikan akan terus mengawal persoalan ini. Ia juga mendesak pemkot agar segera mengambil langkah nyata. Sehingga Moroseneng benar-benar bersih dari praktik prostitusi.
Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar dengan sopan dan beretika. Jangan lupa bagikan agar semakin banyak yang tahu!
