Surabaya,- Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Budi Laksono, menyoroti maraknya keluhan masyarakat terkait kendaraan mogok usai mengisi bahan bakar.
Buleks sapaan akrabnya menegaskan, jika persoalan ini bukan disebabkan oleh Pertamina, maka pihak SPBU yang nakal harus ditindak tegas.
“Kalau memang ini bukan dari Pertaminanya, tapi dari pangkalan yang melakukan pelanggaran, maka harus ada tindakan. Ini benar-benar harus ada sanksi,” tegas Budi, Kamis (30/10/2025).
Buleks meminta proses uji dan pengawasan terhadap bahan bakar dilakukan secara transparan, apalagi sudah banyak laporan dari masyarakat yang mengalami kerusakan kendaraan usai pengisian.
Menurutnya, setiap pelaku usaha SPBU seharusnya memahami dan memiliki keahlian dalam mengelola bahan bakar yang layak edar.
“Mereka itu kan punya sertifikasi. Jadi kalau ada pengiriman BBM yang tidak sesuai, mestinya mereka tahu. Sama halnya seperti kita melihat air PDAM, pasti tahu kalau kotor. Harusnya dari SPBU juga paham kualitas BBM itu layak atau tidak,” ujarnya.
Lebih lanjut Buleks menambahkan, SPBU tidak boleh asal menerima pasokan BBM tanpa melakukan pengujian terlebih dahulu. Ia menilai, jika bahan bakar yang disalurkan ke masyarakat ternyata merugikan, tidak cukup hanya dengan permintaan maaf.
“Kalau sudah merugikan konsumen, ya jangan cuma minta maaf. Harus ada tempat pengaduan dan bentuk tanggung jawab, misalnya kompensasi atau diskon. Dan tetap harus ada punishment,” tegasnya.
Lebih lanjut, Buleks meminta DPRD bersama instansi terkait untuk turun langsung mengawasi izin operasional SPBU yang diduga bermasalah. Sebab, menurutnya, setiap tangki dan sistem pengisian BBM memiliki standar teknis yang wajib dipatuhi.
“Kalau tangkinya diisi bahan lain atau sisa-sisa kotoran, itu kelalaian. Mereka harusnya tahu kadar dan standar bahan bakar yang diterima. Jangan sampai masyarakat jadi korban,” ungkapnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam pengawasan, termasuk melibatkan DPRD sebagai bagian dari perlindungan konsumen.
“Kalau memang ada pelanggaran, masyarakat berhak melapor. Kita akan tindaklanjuti bersama dinas terkait. Tapi sebelum sidak, tentu harus kita rapatkan dulu di Komisi,” pungkasnya.
Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar dengan sopan dan beretika. Jangan lupa bagikan agar semakin banyak yang tahu!
