SURABAYA – Keberadaan Kader Surabaya Hebat (KSH) kembali menuai polemik. Kali ini, kritik pedas menyasar pada fungsi preventif atau pencegahan yang dianggap mandul.(11/01/2026)

‎Program yang menelan anggaran APBD cukup besar ini dinilai gagal menjalankan fungsi dasarnya, terutama dalam mitigasi penyakit musiman seperti Demam Berdarah Dengue (DBD).

‎

Pencegahan Nihil, Tindakan Lamban ‎Salah satu poin utama yang disorot adalah peran kader dalam pemantauan jentik nyamuk dan sosialisasi pencegahan DBD. Banyak warga mengeluhkan bahwa tidak ada langkah proaktif yang dilakukan secara konsisten di tingkat lingkungan.

‎

“Kader seharusnya menjadi garda terdepan pencegahan. Namun kenyataannya, pencegahan itu hampir tidak ada. Justru setelah ada warga yang positif DBD dan masuk rumah sakit, baru mereka sibuk turun,” keluhan warga di kawasan Wonokusumo.

‎Selain itu, prosedur untuk mengajukan tindakan medis atau pengasapan (fogging) dinilai sangat birokratis dan memakan waktu lama. Alur pelaporan yang berbelit-belit dari tingkat kader ke puskesmas hingga dinas terkait dianggap memperburuk risiko penyebaran penyakit di pemukiman padat penduduk.

‎Ketidak efektifan di lapangan ini memperkuat tudingan bahwa KSH hanyalah program yang membuang-buang anggaran. Dengan insentif bulanan yang diberikan kepada puluhan ribu kader, publik mempertanyakan nilai manfaat yang diterima masyarakat ( return on investment).

‎”Kader lebih banyak bertindak saat kejadian sudah terjadi (reaktif) daripada mencegah (preventif).

‎Kader dinilai terlalu sibuk dengan pengisian aplikasi atau laporan digital demi syarat insentif, sehingga abai terhadap kondisi fisik lingkungan warga.

‎Banyak pihak menduga kuat bahwa ribuan kader ini dipelihara sebagai instrumen politik untuk menjaga basis suara, bukan murni untuk penguatan kesejahteraan warga.

‎Melihat kondisi ini, para pengamat kebijakan publik mendesak Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan rasionalisasi. Jika KSH tidak mampu menunjukkan performa nyata dalam hal-hal mendasar seperti kebersihan lingkungan dan kesehatan warga, maka pengurangan jumlah kader atau pengalihan anggaran ke sektor lain dianggap sebagai pilihan yang lebih bijak.

‎”Jangan sampai uang rakyat habis hanya untuk membiayai struktur yang gemuk namun tidak fungsional. Masyarakat butuh tindakan nyata, bukan sekadar kunjungan formalitas saat ada masalah,” tegas Gatra Sekjen Pemuda Indonesia,dan pengamat sosial setempat

Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar dengan sopan dan beretika. Jangan lupa bagikan agar semakin banyak yang tahu!