Jakarta,– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel, untuk menyampaikan seluruh fakta yang diketahuinya terkait dugaan tindak pidana korupsi sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di depan majelis hakim.

Permintaan itu disampaikan menanggapi pernyataan Noel yang sempat menyebut adanya keterlibatan partai politik (parpol) dan organisasi masyarakat (ormas) dalam kasus dugaan pemerasan tersebut. Namun, pernyataan itu disampaikan Noel di luar ruang sidang.

“Jika memiliki informasi lain yang berkaitan dengan dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan, silakan disampaikan di depan majelis hakim agar bisa menjadi fakta persidangan,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (26/1/2026).

Menurut Budi, setiap fakta yang terungkap di persidangan akan dianalisis oleh tim jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Hasil analisis itu dapat menjadi dasar untuk pengembangan penyidikan apabila ditemukan bukti baru.

“Fakta persidangan tentu akan kami pelajari untuk melihat apakah bisa dijadikan bukti tambahan dalam proses hukum selanjutnya,” jelasnya.

Budi juga mengimbau Noel untuk tetap fokus dalam mengikuti jalannya persidangan dan menyampaikan keterangan secara utuh serta benar. “Kami berharap terdakwa berfokus pada fakta-fakta di persidangan agar proses hukum berjalan efektif dan transparan,” tegasnya.

Sebelumnya, Noel mengaku mengetahui adanya parpol yang diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3.

Ia mengungkapkan, partai tersebut memiliki inisial huruf “K” dan ormas yang terlibat bukan berbasis agama.

“Ormasnya jelas tidak berbasis agama. Partainya ada huruf K-nya. Itu dulu clue-nya ya,” ujar Noel sebelum menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Noel menolak menyebutkan secara jelas nama maupun warna partai yang dimaksud. “Nggak boleh tahu dong,” katanya singkat.

Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar dengan sopan dan beretika. Jangan lupa bagikan agar semakin banyak yang tahu!