SURABAYA – Gelombang penolakan terhadap dugaan arogansi kader Partai Gerindra mencuat di Kota Surabaya. Ratusan massa yang tergabung dalam Barisan Relawan Prabowo menggelar aksi dan menyuarakan tuntutan tegas terhadap Rahmat Muhajirin (RM), mantan anggota DPR RI Fraksi Gerindra periode 2019–2024. Di depan kantor DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Jalan Gayungsari Barat Kec, Gayungan, Kota Surabaya. Senin (06/04/26).
Aksi tersebut dipicu oleh pernyataan RM yang viral di media sosial dan dinilai merendahkan marwah lembaga negara, seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Relawan menilai pernyataan itu tidak hanya mencederai institusi hukum, tetapi juga berpotensi melemahkan posisi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.
Kordinator Lapangan, Diana Samar dalam orasinya, dengan lantang menyampaikan kekecewaan mendalam.
“Kami tidak akan diam ketika ada kader yang justru merusak perjuangan dan marwah Presiden! Pernyataan RM itu bukan hanya keliru, tapi berbahaya karena seolah-olah menempatkan lembaga hukum di bawah kekuasaan partai. Ini bertolak belakang dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang independen!” tegasnya.
Tidak hanya itu, relawan juga menilai, selama ini Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menegaskan bahwa lembaga negara, khususnya penegak hukum, harus bekerja tanpa intervensi dan tekanan dari pihak mana pun. Oleh karena itu, mereka menganggap pernyataan RM sebagai bentuk pembangkangan terhadap garis perjuangan partai sekaligus nilai-nilai pemerintahan yang sedang dijalankan.
Dalam tuntutannya, Barisan Relawan Prabowo meminta dua hal kepada DPP Partai Gerindra:
1- Rahmat Muhajirin diminta secara terbuka menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang telah viral di media sosial.
2- Partai Gerindra diminta segera menonaktifkan RM dari seluruh jabatan struktural partai, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai bentuk sanksi tegas atas sikap yang dinilai tidak berdasar dan merugikan.
Aksi ini juga ditujukan kepada jajaran pengurus DPD Gerindra Jawa Timur agar segera meneruskan tuntutan tersebut ke tingkat pusat.
Lebih lanjut, Diana Samar menegaskan, langkah ini bukan bentuk perpecahan, melainkan upaya menjaga marwah institusi negara dan memastikan kepemimpinan Presiden tetap berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan.
“Ini bentuk kecintaan kami, bukan hanya kepada partai, tapi kepada bangsa dan negara. Jangan sampai ada satu oknum yang merusak kepercayaan publik terhadap Presiden dan institusi negara,” pungkasnya.
Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar dengan sopan dan beretika. Jangan lupa bagikan agar semakin banyak yang tahu!
