Surabaya,-Dalam beberapa pekan terakhir, Balai Kota Surabaya kerap dipenuhi aksi demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari nelayan, mahasiswa, hingga kelompok masyarakat sipil, datang menyuarakan keresahan yang mereka nilai tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Surabaya.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, apakah sebagian warga mulai kehilangan kepercayaan pada kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi?
Aktivis 98, Rudi Gaol, turut menyoroti kondisi ini. Ia menilai Surabaya sebagai Kota Pahlawan semestinya menjadi teladan dalam menjaga tradisi demokrasi dan keberanian menyampaikan aspirasi.
Namun, menurutnya, yang terjadi justru sebaliknya suara rakyat seperti diabaikan, sementara ruang kritik semakin dipersempit.
“Kota Surabaya adalah kota pahlawan yang punya nyali wani. Tapi ironisnya, beberapa kali masyarakat datang ke balai kota untuk menyampaikan aspirasi justru tidak ditemui langsung oleh Wali Kota Eri Cahyadi. Bahkan dalam insiden terbaru, teman-teman mahasiswa yang menyoal kejanggalan anggaran hanya ditemui oleh Asisten I,” ujar Rudi Gaol,Jum’at (26/09/2025).
Ia menegaskan, kehadiran mahasiswa dalam demonstrasi bukanlah untuk membuat gaduh, melainkan untuk mengkritisi dugaan penggelembungan pos anggaran dalam belanja pemerintah Kota Surabaya.
“Kritik semacam ini, mestinya dijawab dengan transparansi dan keberanian pemimpin, bukan dengan menghindar,”tegasnya.
Yang lebih memprihatinkan, lanjut Rudi, adalah munculnya sekelompok massa yang terkesan dikondisikan untuk menghadang aksi mahasiswa. Fenomena tersebut baginya menimbulkan tanda tanya besar tentang komitmen pemerintah kota terhadap nilai demokrasi.
“Kalau pemimpin hasil pilihan demokrasi justru melahirkan pemimpin anti demokrasi, kita patut bertanya “ada apa?” tegasnya.
Menurut Rudi, pola semacam ini mengindikasikan adanya sesuatu yang ditutupi dari publik. Alih-alih membuka ruang dialog sehat, pemerintah kota justru seakan ingin menampilkan bahwa kritik adalah ancaman. Padahal, mahasiswa hanya meminta penjelasan atas temuan yang dinilai tidak wajar dalam anggaran.
“Kenapa harus menghadirkan kelompok kontra mahasiswa yang hanya mempertanyakan hal-hal yang tak wajar? Kalau pemerintah percaya diri dan tidak ada yang ditutupi, tentu mereka bisa menjelaskan secara terbuka, bukan menghalau kritik dengan massa tandingan,” ujarnya.
Rudi menyebut praktik semacam itu berbahaya bagi iklim demokrasi lokal. Masyarakat yang awalnya berharap pada kepemimpinannya justru merasa kecewa karena ruang partisipasi dan kritik dipersempit.
“Semakin hari masyarakat semakin muak dengan kepemimpinan Eri Cahyadi,” tambahnya.
Ia menegaskan, demokrasi bukan sekadar slogan untuk mendulang simpati saat kampanye, melainkan harus diwujudkan dalam sikap terbuka terhadap kritik.
“Pemimpin yang menutup diri dari kritik hanyalah pemimpin yang takut pada kebenaran,”pungkasnya.
Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar dengan sopan dan beretika. Jangan lupa bagikan agar semakin banyak yang tahu!
