Cimahi — Pemerintah Kota Cimahi menegaskan langkah progresif dalam memperkuat inklusi sosial dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, khususnya dalam sektor ketenagakerjaan. Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, memastikan bahwa pemerintah kota telah memenuhi ketentuan penerimaan minimal dua persen formasi pegawai untuk pelamar disabilitas, sebagaimana diatur dalam regulasi ketenagakerjaan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Ngatiyana saat menghadiri Hari Disabilitas Internasional Hepi Fest 2025, yang digelar di Kota Cimahi, Minggu (7/12/2025). Dalam laporannya, ia menegaskan bahwa kesetaraan kesempatan merupakan pilar penting dalam pembangunan daerah.
“Pemerintah Kota Cimahi telah memenuhi ketentuan penerimaan dua persen formasi bagi disabilitas sebagai pegawai pemerintah,” ujarnya.
Pegawai Disabilitas Sudah Bertugas di Berbagai Instansi
Ngatiyana menjelaskan bahwa sejumlah penyandang disabilitas telah diangkat dan ditempatkan di berbagai lembaga pemerintahan. Mereka bekerja sebagai ASN maupun PPPK, dengan penugasan di bidang pelayanan publik, administrasi, hingga unit legislatif DPRD.
Ia menegaskan bahwa keberadaan mereka bukan hanya bentuk pemenuhan aturan, tetapi merupakan komitmen Pemkot untuk memberikan ruang yang benar-benar setara bagi semua warga.
“Ini bukan hanya soal regulasi. Kami ingin penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan mengembangkan karier dan berkontribusi di lingkungan pemerintahan,” katanya.
Perluasan Ruang Inklusif dan Fasilitas Ramah Disabilitas
Selain penyerapan tenaga kerja, Pemerintah Kota Cimahi juga tengah mendorong pembentukan ruang-ruang inklusif di sektor pelayanan dan fasilitas publik. Hal ini meliputi:
- penyediaan aksesibilitas fisik di gedung pemerintahan,
- pelatihan keterampilan dan pemberdayaan,
- program pendampingan kerja,
- serta integrasi layanan publik ramah disabilitas.
Ngatiyana menyebut bahwa salah satu bentuk perhatian terbesar kepada penyandang disabilitas bukanlah materi, tetapi kesempatan yang sama untuk berperan aktif.
“Memberikan kebahagiaan bagi penyandang disabilitas tidak selalu berupa materi. Yang terpenting adalah memberikan kesempatan yang sama,” ungkapnya.
Langkah Strategis Cimahi Menuju Kota Inklusif
Kebijakan ini menjadi bagian dari visi jangka panjang Pemerintah Kota Cimahi untuk mewujudkan daerah yang ramah disabilitas. Dengan terpenuhinya formasi dua persen pegawai serta penguatan program pemberdayaan, Kota Cimahi menargetkan:
- meningkatnya keterlibatan penyandang disabilitas di pemerintahan,
- bertambahnya ruang inklusif,
- serta semakin meratanya akses publik bagi seluruh masyarakat.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Cimahi ingin menghadirkan tata kelola pemerintahan yang membuka peluang bagi setiap individu tanpa memandang keterbatasan fisik.
Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar dengan sopan dan beretika. Jangan lupa bagikan agar semakin banyak yang tahu!
