Surabaya,-Anggota Komisi X DPR RI, Reni Astuti, melontarkan sorotan tajam menyikapi kabar kembali beroperasinya eks lokalisasi Moroseneng di kawasan Surabaya Barat.
Meski kini telah diawasi ketat, Reni meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan aparat penegak hukum (APH) tetap pasang badan.
Menurutnya, pemerintah perlu menunjukkan komitmen serta ketegasan mutlak. Tujuannya satu, supaya praktik prostitusi yang pernah ditutup era Wali Kota Tri Rismaharini itu tidak kembali menggeliat.
Reni menekankan, penutupan lokalisasi adalah hal yang selaras dengan status Surabaya sebagai kota segudang prestasi. Titelnya pun banyak, mulai dari Kota Ramah Anak, Kota Literasi, Kota Sehat, hingga Kota Green and Clean.
“Banyak sekali titel yang disandang oleh Surabaya. Potensi kota ini sangat luar biasa. Oleh karena itu, kabar terkait kembali beroperasinya prostitusi di wilayah Surabaya Barat tentu menjadi hal yang sangat disayangkan dan tidak diinginkan oleh masyarakat,” kata Reni, Kamis, 23 Oktober 2025.
Reni meyakini, seluruh warga Surabaya tidak akan setuju dengan kembalinya bisnis esek-esek tersebut.
Karenanya, ia menyatakan kepercayaan penuh kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk melakukan pengawasan ketat.
Di sisi lain, dirinya menyerukan agar seluruh elemen di Kota Pahlawan tetap kompak dan konsisten menolak segala bentuk prostitusi.
“Kalau pun kemudian ada, masih ada ditemukan prostitusi, maka semua elemen harus kompak, sama-sama konsisten, sama-sama komit bahwa kita tolak segala bentuk prostitusi yang ada di Surabaya,” serunya.
Seperti diketahui, kawasan eks lokalisasi Moroseneng telah dibangun sejumlah fasilitas publik. Di antaranya, taman baca masyarakat, kantor MUI, rumah ibadah, hingga rumah padat karya.
Berangkat dari sini, Reni mengajak pemkot dan aparat untuk konsisten merawat apa yang sudah dibangun.
Sebab ketidaktegasan dan ketidakkompakan dikhawatirkan membuka celah bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk kembali menghidupkan praktik ilegal tersebut.
“Kalau kita tidak kompak, tidak tegas, ya (prostitusi) bisa masuk,” tuturnyq.
Adanya prostitusi, lanjut Reni, dapat membawa dampak negatif bagi anak-anak. Terlebih, Moroseneng berdiri di permukiman padat penduduk.
Reni lantas mendorong masyarakat untuk berani melapor jika menemukan indikasi prostitusi, mengingat keterbukaan informasi di era saat ini.
“Tanggung jawab pemerintah daerah sangat besar. Tanggung jawab aparat keamanan juga sangat besar. Di era yang serba terbuka ini, masyarakat bisa bersuara kapan saja. Jadi, jangan tunggu viral dulu, baru diintervensi,” tandasnya.
Terakhir, Reni memberikan apresiasi tinggi kepada mantan Wali Kota Surabaya Risma. Kala itu, Risma berhasil menutup lokalisasi besar seperti Dolly dan Moroseneng.
Kini, tantangan terbesarnya adalah bagaimana menumbuhkan kesejahteraan masyarakat di eks kawasan lendir tersebut.
“PR-nya adalah bagaimana kemudian menumbuhkan kesejahteraan masyarakat,” kata Reni.
“Saya yakin, Pak Eri Cahyadi, wali kota saat ini, yang memiliki konsen besar dalam peningkatan kesejahteraan bisa mengawal ini. Terlebih, sektor pendidikan dan kesehatan di Surabaya telah berjalan luar biasa,” tuntasnya. (*)
Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar dengan sopan dan beretika. Jangan lupa bagikan agar semakin banyak yang tahu!
