SURABAYA — Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Surabaya secara resmi menyuarakan tuntutan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya 2027. Dalam tuntutannya, FSPMI mendesak pemerintah agar menetapkan upah minimum tahun depan sekurang-kurangnya sebesar Rp 6.035.680 per bulan.
Tuntutan tersebut didasarkan pada data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya 2026 yang tercantum dalam data resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Sekretaris Konsulat Cabang (KC) FSPMI Kota Surabaya, Nuruddin Hidayat, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil menyusul masih lebarnya kesenjangan antara upah minimum yang diterima buruh saat ini dengan realitas kebutuhan hidup di Kota Pahlawan.
Berdasarkan surat Kemnaker Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026, nilai KHL Kota Surabaya 2026 berada di angka Rp 6.035.680. Sementara itu, UMK Surabaya 2026 tercatat sebesar Rp 5.288.796. Dengan demikian, terdapat selisih atau kesenjangan mencapai Rp 746.884 setiap bulannya.
“Artinya, terdapat kesenjangan sebesar Rp 746.884 setiap bulan antara upah minimum yang diterima buruh dengan kebutuhan hidup layak di Kota Surabaya,” ujar Nuruddin, Selasa (17/11/2026).
Atas dasar temuan tersebut, FSPMI mendesak Wali Kota Surabaya agar merekomendasikan UMK 2027 sekurang-kurangnya menyamai nilai KHL 2026, yakni Rp 6.035.680, untuk kemudian ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur.
Nuruddin menegaskan, penetapan upah minimum semestinya tidak kaku berpatokan pada formula penghitungan semata. Nilai KHL, kata dia, wajib menjadi pertimbangan nyata dalam menentukan besaran upah pekerja. Pandangan ini merujuk pada Pasal 139 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam pemaparannya, FSPMI juga telah melakukan simulasi penghitungan UMK berdasarkan inflasi Kota Surabaya secara year-on-year pada September 2026 sebesar 3,68 persen dan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya 2025 sebesar 5,87 persen.
Hasilnya, dengan menggunakan simulasi indeks tertentu (\alpha) sebesar 0,5 hingga 1, formula tersebut dinilai masih menyisakan selisih antara Rp 436.431,64 hingga Rp 591.657,80 dari angka KHL. Kondisi inilah yang mendasari serikat pekerja untuk menolak jika KHL hanya diperlakukan sebagai angka statistik belaka.
“Jangan sampai pemerintah merilis data KHL, tetapi pada saat menetapkan upah minimum justru mengabaikan angka KHL tersebut,” tegasnya.
Batas akhir penetapan UMK 2027 dijadwalkan paling lambat pada 25 November 2026. Menjelang tenggat waktu tersebut, FSPMI menyatakan komitmennya untuk terus mengawal dan memperjuangkan hak-hak buruh.
Bahkan, FSPMI Kota Surabaya secara tegas menyiapkan langkah konsolidasi skala besar apabila tuntutan kenaikan upah ini tidak diindahkan oleh pihak berwenang.
“Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, FSPMI Kota Surabaya akan mengonsolidasikan seluruh anggota dan kekuatan organisasinya untuk melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk perjuangan menuntut upah yang layak dan berkeadilan,” pungkas Nuruddin.
