Surabaya,-Pelaksanaan kegiatan bakti sosial khitanan massal di Jalan Wonorejo II, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, memicu polemik warga.
Acara yang digelar pada Sabtu (5/9/2026) dan semula disosialisasikan bebas biaya tersebut mendadak diwarnai kemunculan nota tagihan sebesar Rp300 per anak seusai tindakan medis selesai dilaksanakan.
Kemunculan tagihan yang tidak disangka-sangka tersebut membuat panitia penyelenggara dari Yayasan dan Takmir Masjid Roudlotul Jannah terkejut.
Pasalnya, sejak awal perencanaan hingga pengumuman di masyarakat, kegiatan yang diikuti oleh 13 anak tersebut dipastikan tidak memungut biaya sepeser pun dari pihak keluarga peserta.
Sekretaris Yayasan sekaligus Sekretaris Takmir Masjid Roudlotul Jannah, Hamim Tohari, mengonfirmasi bahwa seluruh panitia merasa terbebankan secara moral kepada masyarakat akibat munculnya tagihan susulan tersebut.
“Semua panitia tidak tahu kalau tiba-tiba acara selesai itu ternyata berbayar, per anak Rp300 ribu. Saya pribadi tidak tahu kalau ada pembahasan bayar Rp300 ribu itu. Kejadiannya pada hari H pelaksanaan, setelah selesai khitan ada muncul nota tagihan itu,” ungkapnya
Hamim menjelaskan, gagasan menggelar khitanan massal ini murni berasal dari inisiatif warga dan panitia. Kegiatan bakti sosial ini didanai oleh donasi jemaah pengajian Yasin dan Tahlil warga setempat.
Dari himpunan dana swadaya warga tersebut, panitia berinisiatif memfasilitasi anak-anak di lingkungan setempat agar dapat menjalani prosesi khitan secara cuma-cuma.
Untuk merealisasikan rencana medis ini, perwakilan panitia lantas berangkat menuju Puskesmas Manukan Kulon guna berkoordinasi dengan pihak tenaga kesehatan.
Meski pada kedatangan pertama perwakilan panitia belum sempat bertatap muka langsung dengan dokter penanggung jawab, panitia diminta untuk menyusun proposal kegiatan resmi sebagai syarat administrasi.
Atas arahan Takmir Masjid Roudlotul Jannah, Fathur Rohman, Hamim menyusun proposal khitanan massal tersebut hingga rampung dalam waktu satu hari. Proposal tersebut kemudian diserahkan panitia ke Puskesmas Manukan Kulon.
Usai penyerahan berkas proposal, panitia menerima kabar dari utusan tersebut bahwa pihak Puskesmas telah menyetujui proposal dan memastikan tindakan khitanan massal tidak dikenakan biaya.
“Katanya proposal diterima dan gratis, ya alhamdulillah kalau gratis,” kata Hamim menirukan informasi yang diterimanya saat itu.
Berpegang pada kepastian informasi tersebut, panitia lantas mengumumkan program khitan gratis ini kepada warga saat pengajian tahlilan, sekaligus mengumpulkan salinan Kartu Keluarga (KK) para peserta untuk keperluan pendataan administrasi.
“Setelah diumumkan gratis kita lega,” ujar Hamim.
Sebagai bentuk perhatian dan rasa syukur, panitia bahkan memberikan fasilitas tambahan berupa pakaian baru serta uang saku sebesar Rp150.000 per anak dari alokasi donasi jemaah.
Panitia juga secara mandiri menyusun Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan di lokasi, mulai dari meja registrasi, alur ruang tunggu, ruang tindakan medis, hingga alur pengambilan resep.
Namun, kendati sempat ada pembahasan mengenai draf antisipasi biaya operasional medis tambahan, seperti pembelian perban kasa senilai Rp100.000 per anak, pihak dokter Puskesmas saat peninjauan lokasi sebelum hari H sama sekali tidak pernah menyebutkan nominal tagihan tindakan sebesar Rp300.
Kekecewaan timbul usai seluruh 13 anak selesai menjalani tindakan medis. Nota tagihan senilai Rp300 per anak. Total Rp3.900.000 terbit dari pihak Puskesmas, yang menimbulkan beban moral bagi panitia di mata warga.
Merasa bertanggung jawab atas janji khitan gratis yang telah disampaikan, panitia mendatangi Puskesmas Manukan Kulon pada Senin (7/9/2026) pagi untuk meminta klarifikasi dan konfirmasi atas tagihan tersebut.
“Saya tidak enak sama warga, memang dari anak yang dikhitan sepeser pun tidak ada biaya. Kenapa nominal Rp300 ribu itu tidak disampaikan dari awal? Setelah dieksekusi justru muncul tagihan tersebut,” tegas Hamim.
Berdasarkan hasil klarifikasi di Puskesmas, kata Mamim, terungkap bahwa telah terjadi miskomunikasi antara pihak Puskesmas dan pimpinan takmir. Pihak Puskesmas mengklaim telah menginformasikan estimasi biaya resmi sebesar Rp300.000 sebelum hari H, namun pihak takmir menangkap informasi bahwa biaya operasional yang diperlukan hanyalah Rp100.000 untuk pembelian kasa dan perlengkapan medis pendukung.
Dalam forum klarifikasi tersebut, pihak Puskesmas menerangkan bahwa dari total tagihan Rp300.000 per anak, dana sebesar Rp200.000 telah terinput ke dalam kas daerah sehingga secara sistemik tidak dapat ditarik kembali.
“Katanya sudah masuk kas negara jadi tidak bisa diambil,” tutur Hamim menirukan penjelasan pihak Puskesmas.
Meski demikian, demi menjaga keharmonisan dan menyelesaikan kesalahpahaman informasi tersebut, pihak dokter berinisiatif mengembalikan dana tunai sebesar Rp200.000 per anak. Total Rp2.600.000 untuk 13 anak secara pribadi diberikan kepada panitia.
Adapun sisa biaya sebesar Rp100.000 per anak dari total Rp1.300.000 ditutup dari hasil penggalangan donasi warga yang dikelola panitia.
Artinya, seluruh peserta khitan massal dipastikan tetap mendapatkan pelayanan medis secara gratis tanpa dipungut biaya apapun dari orang tua mereka.
Sedangkan, Takmir Masjid Roudlotul Jannah, Fathur Rohman, menegaskan bahwa permasalahan tersebut kini telah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan.
“Saya sudah dipanggil ke Puskesmas bersama pihak panitia, uangnya sudah dikembalikan. Perjanjian awalnya gratis, tapi ternyata tiba-tiba ada muncul itu. Pihak puskesmas sudah minta maaf. Pihak panitia sebelumnya juga sudah mengajukan proposal ke Puskesmas sejak awal,” ujar Fathur Rohman.
Sementara itu, awak media berupaya konfirmasi langsung kepada Kepala Puskesmas Manukan Kulon, pada Selasa (8/9/2026), namun upaya tersebut gagal dikarenakan sedang agenda dinas luar.
Mendapati Kepala Puskesmas tidak berada ditempat, upaya konfirmasi terus dilakukan. Akhirnya Ugi salah satu staf Puskesmas Manukan Kulon menegaskan permasalahan mengenai khitanan massal sudah diselesaikan bersama warga.
“Saya intinya cuma bisa menginformasikan bahwa problem yang kemarin sudah clear di hari Senin,” ujar Ugi, Selasa (8/9/2026).
Ugi menjelaskan proses penyelesaian masalah tidak dilakukan sepihak, melainkan disaksikan langsung oleh tokoh dan pengurus wilayah setempat.
“Penyelesaian dilakukan pada hari Senin dengan disaksikan takmir masjid, kemudian pengurus masjid, dan juga masyarakat RW 15,” tutupnya.
